Warna.co, Bandar Lampung – Peran pers dalam sistem demokrasi dinilai semakin strategis, khususnya dalam mengawal implementasi program prioritas pemerintah yang terangkum dalam konsep Asta Cita.
Sebagai pilar demokrasi, pers tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan peran pengawasan, kontrol sosial, hingga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas pembangunan nasional dipandang bukan sekadar visi, melainkan peta jalan yang harus dijalankan secara konsisten dan transparan. Dalam konteks ini, pers dituntut untuk berperan aktif dan tidak sekadar menjadi pengamat.
Pengamat komunikasi publik menilai, fungsi utama pers terletak pada penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Masyarakat, sebagai penerima kebijakan, memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program pemerintah, termasuk dampak dan capaian yang dihasilkan.
Tanpa informasi yang jelas, potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi hal yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, integritas dalam penyajian berita menjadi kunci utama yang harus dijaga oleh setiap insan pers.
Selain itu, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam pelaksanaan Asta Cita, pers diharapkan mampu mengkritisi berbagai potensi penyimpangan, ketidakefisienan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Kritik yang disampaikan diharapkan bersifat konstruktif, guna memastikan kebijakan tetap berada pada jalur yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, pers juga berperan sebagai sarana edukasi publik. Tidak sedikit program pemerintah yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Melalui pemberitaan yang komprehensif dan mudah dipahami, pers dapat membantu meningkatkan pemahaman publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.
Peran strategis lainnya adalah sebagai mitra pemerintah. Meski demikian, kemitraan tersebut harus tetap berada dalam koridor independensi. Pers dituntut mampu menjaga keseimbangan antara mendukung kebijakan yang tepat dan tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Memasuki era digital, tantangan yang dihadapi pers semakin kompleks. Arus informasi yang cepat kerap tidak diiringi dengan proses verifikasi yang memadai, sehingga berpotensi memunculkan informasi yang menyesatkan. Dalam situasi ini, pers dituntut lebih selektif, faktual, dan bertanggung jawab dalam menyajikan berita.
Keberhasilan implementasi Asta Cita pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran seluruh elemen bangsa, termasuk pers. Pers yang profesional, independen, dan berintegritas diyakini mampu menjadi pilar penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, pers diharapkan tidak hanya menjadi penonton, melainkan tampil sebagai aktor utama dalam mengawal arah pembangunan nasional—kritis ketika diperlukan, mendukung ketika kebijakan tepat, serta senantiasa berpihak pada kepentingan publik.
Penulis :
Ketua SMSI Provinsi Lampung
Donny Irawan, SE
