Warna.co, Bandar Lampung – Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kinerja dan integritas pemerintahan. Hal ini tidak terkecuali di Kota Bandar Lampung, di mana tindakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) menjadi fokus dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Inspektur Kota Bandar Lampung, Robi Suliska, mengungkapkan bahwa telah terjadi sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan pegawai PNS di lingkungan pemerintahan setempat. Menurutnya, Sebelum kasus-kasus tersebut dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), langkah-langkah telah diambil oleh pihak terkait, termasuk merekomendasikan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan.
”Rekomendasi tersebut mencakup peringatan disiplin mulai dari ringan, sedang, hingga berat, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan,” jelas Robi, Selasa (27/2/2024).
Robi mengatakan, ragam kesalahan yang dilakukan oleh PNS tersebut sangat bervariasi, mulai dari ketidakhadiran di tempat kerja hingga kasus korupsi. Meskipun sudah ada upaya pembinaan yang dilakukan oleh atasan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung, namun ternyata tidak berhasil membimbing pegawai tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke Inspektorat Kota Bandar Lampung.
”Kasus-kasus yang memicu tindakan disiplin ini, mulai dari ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas hingga kasus korupsi. Meskipun telah melalui berbagai upaya pembinaan, namun terdapat kasus-kasus yang tetap tidak dapat diperbaiki dan harus diberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya,
Langkah-langkah tegas yang diambil oleh BKPSDM Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan integritas dalam setiap tindakan pemerintahan. Dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, diharapkan akan memberikan efek jera kepada para pelanggar dan memberikan contoh yang baik bagi seluruh pegawai negeri sipil.
”Pentingnya tindakan disiplin dalam lingkup pelayanan publik tidak hanya berdampak pada tingkat kepatuhan pegawai, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa ada langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran, kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Selain itu, tindakan disiplin juga merupakan bagian dari proses pembinaan dan pengembangan pegawai. Dengan memberikan peringatan dan sanksi yang sesuai, diharapkan akan mendorong pegawai untuk lebih memahami dan mematuhi aturan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
”Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.***
Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Bandar Lampung mencatat peristiwa signifikan sepanjang tahun 2023 di mana sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota tersebut mendapat sanksi. Dari 21 PNS yang terkena sanksi, 7 di antaranya bahkan diberhentikan dari jabatannya.
BKPSDM Kota Bandar Lampung memberikan sangsi kepada PNS tersebut bervariasi, mulai dari sanksi ringan hingga berat. Dari jumlah total, 8 orang PNS mendapat sanksi sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, serta penurunan pangkat selama satu tahun.
Sebanyak 13 PNS lainnya mendapat sanksi berat. Dari mereka, 5 orang dipecat dari jabatannya dan diberhentikan sebagai pejabat pelaksana selama dua belas bulan. Selain itu, ada 1 orang yang turun pangkat selama dua belas bulan. Dari sanksi berat ini, 7 orang PNS akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Yang mana tiga di antaranya diberhentikan karena indisiplineritas dalam tidak masuk kerja, sementara 4 lainnya diberhentikan karena kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).***
