Warna.co, Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran resmi memulai langkah besar menuju pembangunan ekonomi berbasis data melalui pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Selasa (19/5). Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran itu menjadi penanda dimulainya pemetaan menyeluruh terhadap kondisi usaha dan potensi ekonomi masyarakat di Bumi Andan Jejama.
Pencanangan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali bersama Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution. Hadir pula Plh Kepala BPS Kabupaten Pesawaran Rosadi Zein, jajaran perangkat daerah, camat, pelaku usaha, hingga mitra BPS.
Namun, SE2026 kali ini tidak hanya diposisikan sebagai agenda rutin pendataan statistik. Pemerintah dan BPS menempatkannya sebagai fondasi penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi daerah di masa depan.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi “peta jalan” bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, perubahan pola ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat. Aktivitas usaha tidak lagi hanya didominasi sektor konvensional, tetapi juga berkembang ke ranah digital seperti bisnis online, penjualan melalui media sosial, jasa kreatif, hingga profesi content creator berbasis platform internet.
Selama ini banyak potensi ekonomi baru yang belum tercatat secara optimal. Melalui SE2026, seluruh aktivitas ekonomi itu akan dipetakan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur ekonomi modern.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata berbagai aktivitas ekonomi tersebut secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur ekonomi modern, potensi usaha baru, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menilai data yang akurat menjadi kebutuhan utama di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Pemerintah daerah membutuhkan basis data yang kuat agar program pembangunan tidak lagi bersifat umum, melainkan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.
Ahmadriswan juga mengaitkan pelaksanaan SE2026 dengan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran, yakni “Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Menurutnya, semangat sensus ekonomi sejalan dengan lima pilar CAKEP: Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif. Semua itu, kata dia, hanya bisa diwujudkan jika pemerintah memiliki data ekonomi yang valid dan lengkap.
“Sesungguhnya, se2026 dan visi cakep Pesawaran berjalan beriringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan Pesawaran yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. SE2026 adalah kontribusi nyata BPS dalam mendukung visi mulia tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya SE2026. Ia bahkan telah menginstruksikan seluruh OPD, camat, hingga kepala desa untuk ikut mengawal proses pendataan di lapangan.
Bagi Antonius, hasil sensus nantinya bukan sekadar angka statistik, tetapi akan menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jangan sampai ada masyarakat atau pelaku usaha yang terlewat. Data ini akan menjadi kompas pembangunan ekonomi Pesawaran ke depan,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar terbuka saat menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur. Pemerintah memastikan seluruh data masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang.
Dalam pemaparan kondisi ekonomi daerah, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Pesawaran dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025.
Meski demikian, geliat sektor perdagangan dan industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa transformasi ekonomi di Pesawaran mulai bergerak dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.
Potensi besar juga dinilai masih tersebar di berbagai sektor lain, mulai dari pariwisata bahari, industri rumah tangga, UMKM, hingga jasa kreatif berbasis digital. Sayangnya, sebagian potensi tersebut belum terdata secara menyeluruh.
“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh OPD dan jajaran, camat, kepala desa untuk turut mengawal dan memastikan petugas sensus mendapatkan akses data yang valid di lapangan,” ungkapnya.
Karena itu, SE2026 diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk memotret kekuatan ekonomi Pesawaran secara lebih komprehensif. Hasilnya nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan roadmap pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Ahmadriswan menekankan bahwa keberhasilan sensus tidak bisa hanya dibebankan kepada BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.
Sebab pada akhirnya, data yang akurat bukan hanya milik pemerintah, melainkan modal bersama untuk membangun masa depan ekonomi Pesawaran yang lebih maju dan berdaya saing.***
