Warna.co, Bandar Lampung – Adanya insiden tercoblosnya ratusan surat suara di TPS 19 Way Kandis menjadi sorotan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sehingga untuk menciptakan demokrasi damai dan berintegritas, dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya proses pemungutan suara, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bersama dengan jajaran aparat keamanan setempat, turut memantau proses PSU ke TPS 19 tersebut, Minggu (18/2/2024)
Wali Kota Eva Dwiana meninjau TPS 19 Way Kandis bersama sejumlah pejabat penting di Kota Bandar Lampung termasuk Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, dan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras, serta Forkopimda.
“Pemantauan dua TPS semua aparat sudah kami turunkan baik TNI, Polri hingga Linmas, kami harap pelaksanaannya berjalan baik,” kata Eva Dwiana.
Eva Dwiana juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian ini di luar dugaan dan menunjukkan adanya oknum tertentu yang mencoba mengganggu proses demokrasi.
”Pentingnya tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang,” ungkapnya.
Peristiwa di TPS 19 Way Kandis tidak hanya sekadar insiden lokal. Bandar Lampung, sebagai barometer politik Lampung, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas demokrasi di wilayahnya.
”Tindakan yang diambil setelah insiden ini menjadi penting dalam menunjukkan komitmen untuk meningkatkan proses demokrasi yang transparan dan adil,” paparnya.
Sebelum PSU dilakukan, ditemukan bahwa ratusan lembar surat suara telah tercoblos nama-nama Calon Legislatif (Caleg) dari berbagai partai politik. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan. Tindakan cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.
Langkah-langkah konkret seperti peningkatan pengawasan di TPS, pelatihan yang lebih baik bagi petugas pemilihan, serta penguatan mekanisme pengaduan dan penanganan insiden menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, penguatan kerjasama antara lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya, juga menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keamanan proses pemilihan.***
