Warna.co, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen penguatan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan melalui sosialisasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugiyanto dan didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, serta diikuti oleh ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menempatkan nilai-nilai HAM sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Lampung merupakan modal sosial penting yang selama ini menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal seperti Sakai Sambayan, gotong royong, dan Nemui Nyimah dinilai selaras dengan prinsip-prinsip penghormatan HAM.
“Lampung adalah daerah yang majemuk, namun tetap hidup rukun dengan semangat kebersamaan. Ini menjadi contoh nyata implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga.
Menurutnya, pelayanan publik harus memastikan masyarakat mendapatkan akses yang mudah, aman, dan setara dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga memastikan setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Jihan juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, ramah, dan inklusif, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas ASN, serta perluasan akses layanan dasar.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan HAM, termasuk persoalan agraria dan isu strategis lainnya yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menekankan bahwa ASN merupakan representasi negara di mata masyarakat, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan menjadi ukuran utama kehadiran pemerintah.
“ASN adalah wajah pemerintah. Cara mereka melayani masyarakat mencerminkan bagaimana negara hadir di tengah rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai konsisten menjadikan nilai-nilai HAM sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menyebut, komitmen tersebut tercermin dalam arah kebijakan dan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, ASN memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan HAM karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan sehari-hari.
“Cara masyarakat menilai negara sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan aparatur,” ujarnya.
Mugiyanto juga menyatakan kesiapan Kementerian HAM untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM, dalam menangani berbagai isu HAM di daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh ASN semakin memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
