Warna.co, Bandar Lampung – Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak hanya bergantung pada petugas yang turun ke lapangan. Yang tak kalah penting adalah kepercayaan masyarakat untuk membuka data usahanya demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pesan itu menjadi benang merah dalam pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kamis (23/7). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai bentuk penguatan kolaborasi menyukseskan sensus.
Mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda statistik, melainkan fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Mulai dari pengembangan UMKM, perluasan investasi, hingga program pengentasan kemiskinan, semuanya bergantung pada kualitas data yang dihimpun.
“Pemerintah tidak mungkin merancang pembangunan hanya berdasarkan perkiraan. Setiap kebijakan yang baik harus lahir dari data yang baik,” tegas Ganjar.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPS Provinsi Lampung yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam membangun partisipasi publik. Langkah tersebut dinilai penting karena keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petugas mendata, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap proses yang dijalankan.
Senada dengan itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengakui bahwa masih ada keraguan di tengah masyarakat untuk memberikan data usaha mereka. Karena itu, BPS menggandeng para tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi yang mampu memberikan pemahaman sekaligus menumbuhkan rasa percaya.
“Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan. Sensus ekonomi tidak akan pernah sukses jika tidak ada kepercayaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ahmadriswan, para tokoh yang dikukuhkan tidak bertugas sebagai petugas sensus. Mereka justru diharapkan menjadi penyampai pesan kepada masyarakat melalui tiga ajakan sederhana, yakni menerima kedatangan petugas sensus, memberikan data dengan benar, serta memastikan setiap usaha tercatat.
Para penggerak partisipasi berasal dari berbagai unsur, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses pendataan berjalan lebih lancar.
Ketua Harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Bandar Lampung, Hardiyanto Luke Silalahi, menilai peran tokoh masyarakat sangat strategis dalam menghilangkan keraguan warga terhadap sensus.
“Kepercayaan adalah mata uang sosial yang paling berharga. Ketika opinion leader turun tangan meyakinkan warga bahwa SE2026 aman dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, keraguan di akar rumput akan runtuh dengan sendirinya,” katanya.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, BPS, Forum Pembauran Kebangsaan, serta berbagai elemen masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.***
