Warna.co, Bandar Lampung – Kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Pertumbuhan pembiayaan kepada pelaku UMKM, meningkatnya penyaluran KUR, hingga bertambahnya jumlah investor pasar modal merupakan indikator kuat bahwa industri jasa keuangan di Lampung tumbuh sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan penguatan sektor produktif, khususnya UMKM, masih menjadi fokus OJK bersama industri perbankan. Menurutnya, akses pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi juga diikuti dengan penguatan ekosistem usaha agar pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Pertumbuhan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa sektor produktif tetap menjadi prioritas industri perbankan di Lampung. Kedepan, OJK akan terus memperluas akses pembiayaan melalui pendekatan ekosistem, sehingga UMKM tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga mendapatkan pendampingan serta akses pasar yang lebih luas,” ujar Otto Fitriandy, dalam Media Update, di Hotel Azana Lampung, Jumat (10/7/2026).
Dipaparkan, hingga Mei 2026, realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung mencapai Rp4,35 triliun, tumbuh 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran tersebut telah dimanfaatkan oleh 73.787 debitur dari berbagai sektor usaha.
“Penyaluran KUR terbesar masih terkonsentrasi di wilayah dengan basis ekonomi pedesaan, yakni Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi ini mencerminkan semakin luasnya akses pembiayaan bagi masyarakat di daerah sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Selain pembiayaan UMKM, penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan juga menunjukkan performa yang solid. Berdasarkan lokasi proyek, total kredit bank umum di Lampung mencapai Rp95,34 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi penerima kredit terbesar dengan nilai Rp22,47 triliun atau 23,6 persen dari total kredit.
Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran memperoleh kredit sebesar Rp21,18 triliun atau 22,2 persen, diikuti sektor rumah tangga sebesar Rp18,52 triliun (19,4 persen), sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp17,57 triliun (18,44 persen), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp14,73 triliun atau 15,5 persen.
“Secara geografis, penyaluran kredit masih didominasi Kota Bandar Lampung dengan nilai mencapai Rp51,31 triliun atau 57,86 persen dari total kredit perbankan di Lampung. Kota Metro berada di posisi kedua dengan nilai kredit Rp9,25 triliun. Lima daerah dengan penyaluran kredit terbesar menyumbang hampir 90 persen dari total portofolio kredit perbankan di Provinsi Lampung,” imbuh Otto dalam siaran pers.
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), kinerja juga tetap terjaga. Hingga Maret 2026, outstanding pembiayaan peer-to-peer (P2P) lending tercatat sebesar Rp1,55 triliun. Sementara itu, dana pensiun membukukan total aset sebesar Rp199,05 miliar, disusul Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp43,39 miliar, modal ventura sebesar Rp37,29 miliar, dan Pegadaian sebesar Rp14,03 miliar.
“Minat masyarakat Lampung untuk berinvestasi di pasar modal pun terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 investor, dengan total nilai transaksi saham dan efek sebesar Rp3,22 triliun,” sambungnya.
Menurut Otto, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan di daerah. Sepanjang Semester I 2026, OJK Lampung telah melaksanakan 35 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, perempuan, hingga pelaku UMKM.
Selain itu, OJK juga memberikan 4.660 layanan konsumen lintas sektor jasa keuangan serta memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang terdiri atas 7.422 layanan tatap muka dan 4.198 layanan secara daring.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Lampung juga terus menghadirkan berbagai program inklusi keuangan. Program tersebut antara lain pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Perkasa di Lampung Timur, Program Bank Sampah Sekolah di lima SMA dan SMK di Bandar Lampung yang berhasil mendorong pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta implementasi Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ghifari Lampung Timur dan Pondok Pesantren Al-Muhsin Kota Metro.
“Kami optimis sektor jasa keuangan di Lampung akan terus tumbuh secara sehar, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci agar sektor keuangan semakin mampu menggerkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Otto.***
