Warna.co, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai memberi perhatian serius terhadap standar operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kelengkapan administrasi dan sertifikasi keamanan pangan.
Hal itu mengemuka saat Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima jajaran pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung di ruang kerjanya, Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, Jihan menegaskan masih banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung yang belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), padahal dokumen itu menjadi bagian penting dalam standar keamanan pangan program MBG.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kualitas makanan dan kesehatan penerima manfaat program nasional tersebut.
“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujar Jihan.
Ia mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan fasilitas laboratorium kesehatan daerah untuk membantu percepatan pengurusan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, Pemprov Lampung meminta Gapembi ikut aktif melakukan pendampingan terhadap pengelola dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan administrasi.
“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut, karena itu terus menjadi perhatian BGN dan juga menjadi tugas kami di daerah,” katanya.
Selain aspek administrasi, Pemprov Lampung juga menilai keberadaan Gapembi dapat menjadi penghubung strategis antara pemerintah daerah dengan pengelola dapur MBG di lapangan, termasuk dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis operasional.
Jihan berharap seluruh dapur MBG di Lampung nantinya mampu memenuhi standar nasional, baik dari sisi higienitas, tata kelola, maupun kualitas layanan.
Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung, H. M. Muslih, menjelaskan organisasinya saat ini telah menghimpun sekitar 387 dapur MBG dari total lebih dari 1.200 dapur yang tersebar di Lampung.
Menurut Muslih, Gapembi tidak hanya fokus pada penguatan organisasi pengusaha dapur, tetapi juga peningkatan kualitas fisik dapur, keamanan pangan, hingga pendampingan administrasi bagi pengelola yang mengalami kendala.
“Kami ingin dapur-dapur yang berada di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pascapelantikan kepengurusan, Gapembi Lampung akan memprioritaskan penguatan sertifikasi keamanan pangan, penerapan standar HACCP, pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas operasional dapur MBG.
Pemprov Lampung berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program MBG sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pangan bergizi bagi masyarakat di daerah.***
