Warna.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan seluruh biaya pendidikan bagi siswa SMA Siger 1, dan SMA Siger 2 yang dipindahkan ke sejumlah sekolah swasta di Kota Bandar Lampung, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Ketua Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda, Khaidarmansyah, mengatakan sebanyak 102 siswa yang sebelumnya menempuh pendidikan di SMA Siger telah dialihkan ke beberapa SMA swasta, melalui proses yang difasilitasi yayasan dengan dukungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjamin keberlanjutan pendidikan para siswa, sekaligus memastikan mereka memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) serta terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Seluruh biaya pendidikan siswa yang telah dipindahkan ke sekolah tujuan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandar Lampung. Langkah ini dilakukan agar para siswa dapat memperoleh NISN dan tercatat secara resmi dalam Dapodik,” ujar Khaidarmansyah, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut, Khaidarmansyah menjelaskan bahwa Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda tetap berkomitmen melanjutkan proses pengurusan izin operasional sekolah. Upaya tersebut dilakukan agar yayasan dapat kembali menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan tingkat SMA.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar persyaratan perizinan telah dipenuhi. Namun, yayasan masih perlu melengkapi kepemilikan aset berupa tanah dan gedung sekolah yang tercatat atas nama yayasan.
“Dari sekitar 30 persyaratan yang harus dipenuhi, saat ini yang belum tersedia adalah aset tanah dan bangunan sekolah atas nama yayasan. Kami berharap kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi,” jelasnya.
Khaidarmansyah menegaskan bahwa pendirian SMA Siger Prakarsa Bunda dilandasi semangat menghadirkan pemerataan akses pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan kepada seluruh anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan menengah tanpa terbebani biaya.
“Selain membuka akses pendidikan yang lebih luas, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat SMA serta mengurangi kesenjangan pendidikan yang masih terjadi di tengah masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda,” pungkasnya.***
