Warna.co, Bandar Lampung – Semangat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara mulai diperkuat di Provinsi Lampung. Tiga organisasi media siber yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) kini menyiapkan sebuah kanal pengaduan masyarakat bernama “Lapor Sekber” untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan program pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan aparat dan lembaga resmi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Gagasan itu disampaikan Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar Sekber SMSI, JMSI, dan AMSI di Hotel Radisson Bandarlampung, Senin (11/5/2026).
Menurut Fajar, portal “Lapor Sekber” saat ini sedang memasuki tahap finalisasi. Nantinya, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, mulai dari dugaan keracunan makanan, distribusi yang tidak sesuai standar, hingga praktik-praktik ilegal dalam pelaksanaan program MBG.
Tidak hanya melalui portal daring, Sekber juga membuka layanan hotline 24 jam agar masyarakat lebih mudah menyampaikan laporan.
“Kami ingin masyarakat ikut menjadi bagian dari pengawasan program pemerintah. Kalau ada persoalan di lapangan, silakan laporkan,” ujar Fajar.
Ia menegaskan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar program yang menggunakan anggaran negara benar-benar berjalan jujur, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata.
“Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Ini penting agar masyarakat merasa aman dalam ikut mengawasi program pemerintah supaya berjalan jujur dan tepat sasaran,” tandasnya.
Sarasehan tersebut menjadi kelanjutan dari deklarasi Sekber media siber Lampung yang sebelumnya digelar pada 1 Mei 2026. Forum itu menghadirkan berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga aktivis masyarakat sipil.
Dalam forum tersebut, Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Lampung. Ia menyebut provinsi ini menjadi salah satu daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.
Saat ini, lebih dari 1.150 dapur MBG telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang. Capaian tersebut disebut merupakan hasil percepatan pelaksanaan program sejak awal 2025.
Namun demikian, Saipul mengakui masih ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi. Beberapa kasus keracunan makanan, misalnya, dipicu oleh keterlambatan distribusi dan proses pengolahan makanan yang tidak sesuai prosedur.
Karena itu, kehadiran kanal pengaduan publik dinilai penting sebagai bagian dari sistem kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar.
Dukungan terhadap program prioritas nasional juga disampaikan Asisten Intelijen Kodam XXI/Radin Inten, Erwin Agung T Wiyono. Ia mengatakan TNI saat ini ikut mendukung sejumlah program strategis, seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, MBG, hingga pembangunan jembatan perintis di berbagai daerah.
Sementara itu, dari unsur kepolisian, Polda Lampung menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal.
Forum sarasehan berlangsung hangat dan terbuka. Puluhan peserta lintas sektor duduk bersama membahas arah pembangunan Lampung, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, langkah Sekber membangun kanal pengaduan publik menunjukkan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga bagian dari pengawasan sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.***
