Warna.co, Bandar Lampung — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tak hanya bertumpu pada kebijakan teknis, tetapi juga pada soliditas politik di daerah. Hal ini mengemuka dalam pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) se-Lampung yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Ballroom Hotel Novotel, Sabtu (2/5/2026).
Dalam momentum politik tersebut, isu pangan justru menjadi benang merah yang menghubungkan kepentingan pemerintah daerah dan partai politik. Gubernur menilai, keberhasilan program swasembada pangan tidak bisa berjalan parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kekuatan politik.
“Lampung memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, sinergi seluruh elemen, termasuk partai politik, menjadi faktor penentu,” ujarnya.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan sudut pandang, di mana partai politik tidak hanya berperan dalam kontestasi elektoral, tetapi juga sebagai mitra aktif pembangunan. Kader partai dinilai dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyerap aspirasi petani hingga ke tingkat akar rumput.
“Sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah sangat krusial mengingat Lampung adalah lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. Fokus utama diarahkan pada perbaikan sekitar 1.700 kilometer jalan guna memperlancar distribusi hasil panen serta membuka akses wilayah produksi.
“Kehadiran kader partai politik di tengah masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah, dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat dan efektif,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan agenda strategis yang harus dikawal secara serius. Ia menilai ketergantungan terhadap impor masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Petani tidak boleh lagi berada pada posisi lemah di lahan sendiri. Kedaulatan pangan harus benar-benar dirasakan,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan kader PAN untuk aktif menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan distribusi pupuk tepat sasaran, sebagai langkah konkret mendukung petani.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Lampung 2026 bertema “Swasembada Pangan, Indonesia Kuat, Bantu Rakyat”. Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menyebut struktur partai di daerah telah siap bergerak taktis dalam mengawal program pembangunan.
Momentum ini memperlihatkan bahwa isu pangan kini menjadi titik temu antara agenda politik dan kebutuhan riil masyarakat. Jika kolaborasi ini berjalan konsisten, Lampung berpeluang tidak hanya mempertahankan statusnya sebagai lumbung pangan, tetapi juga menjadi model sinergi politik dalam pembangunan berbasis sektor strategis.***
