Warna.co, Lampung Utara – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan.
Hal ini disampaikan Gubernur Mirzani dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Kamis (26/3/2026)
Ia menghimbau, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah serta meningkatkan relevansi kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas, karena dari situlah lahir SDM unggul yang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan pembangunan,” tegasnya.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 atau kategori tinggi. Sementara IPM Lampung Utara berada di angka 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.
“Capaian ini harus terus kita dorong agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Mirza.
Selain SDM, Mirza menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah serta memperkuat daya saing produk lokal.
“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi para petani,” katanya.
Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang baik dinilai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara jalan Kabupaten Lampung Utara sebesar 46,67 persen. Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya mencapai 93,58 persen.
“Kondisi ini harus terus kita tingkatkan agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Mirza.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk penanganan jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan 5,39 kilometer jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan di Lampung Utara.
“Kami berkomitmen terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara Lampung Utara pada 2025 mencatat angka kemiskinan 15,78 persen, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih signifikan,” ujar Mirza.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 agar lebih efektif dan terarah.
“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Mirza juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
“Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah, serta fokus pada program yang berdampak luas bagi masyarakat.
Sebagaimana arahan Presiden pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 kepada seluruh kepala daerah, diingatkan tentang pentingnya perencanaan yang realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah.
“Maka kita perlu menetapkan prioritas secara bijak, fokus pada program yang berdampak luas, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya,” ujarnya.
Mirza mengajak seluruh pihak untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan yang kita susun hari ini adalah pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Utara dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.***
